Archive for May 2013

PUTUSAN SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terkait judicial review yang telah disampaikan oleh Masyarakat Adat pada tahun 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh AMAN yaitu sebagai pemohon Ir. Abdon Nababan, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KUNTU sebagai pemohon yaitu H. BUSTAMIR, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CISITU sebagai pemohon yaitu H. MOCH. OKRI alias H. OKRI Baca Selengkapnya... »

INPRES MORATORIUM PENGELOLAAN HUTAN

Melalui Inpres No. 6/2013, Presiden SBY Perpanjang Penundaan Izin Baru Pengelolaan Hutan

15 May 2013 oleh DESK INFORMASI

Dalam upaya menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 yang ditandatangani pada 13 Mei lalu, melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung dan produksi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Dalam Inpres yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Uni Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Redd+, para Gubernur dan para Bupati/Walikota itu, Presiden SBY tegas menyebutkan agar penundaan pemberian izin baru juga dilakukan di area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Baca Selengkapnya... »

Rembuk Petani-Watala di Hotel Arinas

Bandar Lampung (Tribun Lampung) Organisasi pecinta alam di Lampung, Watala kembali mempersoalkan legalitas tenurial (kepastian pengelolaan) masyarakat di sekitar Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman (Tahura WAR), saat Rembuk Petani bersama puluhan perwakilan pengurus kelompok pengelola Tahura WAR di Hotel Arinas, Bandar Lampung, Selasa (19/3/2013). (Ben) Baca Selengkapnya... »

PELATIHAN FASILITATOR HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) UNTUK PENDAMPING HKm DI PROPINSI LAMPUNG

Lampung Barat (WATALA News) Pendampingan merupakan bagian integrasi dari proses membangun dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendamping masyarakat tidak sekedar dituntut untuk menguasai teknik memfasilitasi, tetapi juga harus mampu membangun kemampuan jaringan bersama stakeholder lainnya mengenali konteks program secara keseluruhan sehingga  pendamping masyarakat dapat berperan sebagai jembatan untuk mencapai suatu tujuan program.

Perkembangan HKm di Lampung tidak terlepas dari peranan pendampingan fasilitator baik yang berasal dari staff dinas kehutanan, staff ngo maupun masyarakat  dalam memfasilitasi  kelompok-kelompok. Baca Selengkapnya... »