Archive for May 2008

Kopi TNBBS Hanya 10 Pesen

Kopi Hutan TNBBS Hanya 10 Persen

Liwa, Lampung Barat, 25/5 (ANTARA News) – Hasil panen kopi dari kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) hanya mencapai 10 persen saja, kata Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri.
Luas TNBBS mencapai 76,78 persen dari wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung seluas 386.090,37 hektare (ha).
“Isu bahwa kopi Lampung sebagian besar berasal dari kawasan hutan konservasi itu tidak benar. Kopi yang berasal dari kawasan hutan TNBBS itu hanya sekitar 10 persen,” kata Mukhlis, di Liwa, Lampung Barat, Minggu.

Mayapada

Data kerusakan hutan selama ini nampaknya tidak pernah berada dibawah 50%. Meski kebijakan pemerintah juga turut berperan, namun perambahan, selalu disebut-sebut sebagai penyebabnya.
Berbagai upaya dilakukan untuk penanganan perambahan, salah satunya adalah dengan melibatkan peran masyarakat sekitar kawasan. Masyarakat di sekitar kawasan yang menggantungkan hidupnya pada hutan, diberikan kesempatan legal mengelola kawasan dengan model Hutan Kemasyarakatan (HKm), diakomodir dalam Peraturan Menteri Kehutanan P. 37/Menhut-II/2007  Tentang HKm.

Studi Kolaborasi HKm

Mendukung Hutan Kemasyarakatan
Secara Lebih Adil dan Demokratis, di Lampung
Sunarni Widyastuti (WATALA)
Hutan sebagai anugerah Tuhan merupakan amanah yang harus diemban manusia dengan sistem pengelolaan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sumber kemakmuran rakyat. Terjaganya fungsinya hutan, secara tidak langsung memberikan kenyamanan kepada khalayak dunia.  Keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan hutan, maka di dalam peraturannya, menetapkan bahwa pembangunan hutan secara berkelanjutan mesti melibatkan para pihak lain yang terkait.
Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan pengrusakan. Adanya perubahan paradigma akan sistem pengelolaan hutan, maka model-model pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat mulai bermunculan dengan beberapa sebutan, seperti Sistem Hutan Kerakyatan (SHK), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Community Base Forest Management (CBFM).  Apa pun namanya, yang terpenting adalah upaya perubahan sistem berprioritas dalam pencapaian pemulihan fungsi hutan dan mempunyai manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya pada hutan.

Hkm, Pembenaran Atau Model Kelola Hutan Sesungguhnya

Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Pembenaran
Atau Model Kelola Hutan Sesungguhnya

Oleh: Rama Zakaria (WATALA/Heifer Indonesia)

Di era 70-an, hutan sebagai emas hijau cukup diakui saat itu, sejalan dengan paradigma pengelolaan hutan berbasis ekstraksi hasil kayu (Timber Management). Besarnya devisa negara yang dihasilkan dari hasil ekstraksi kayu membuat terlena terhadap aspek keberlanjutan dan kelestarian hutan. Silvikultur sebagai ilmu dan seni pemeliharaan hutan yang ditanamkan sejak lama seakan tidak ada artinya untuk menyeimbangkan aspek pemanfaatan dan pemeliharaan. Kondisi tersebut berjalan lama dalam sikap kebijakan yang ambivalen (mendua), yaitu larangan keras kepada masyarakat merusak hutan.  Namun disisi lain, pemerintah memberlakukan instrumen kebijakan untuk mengekstraksi hasil kayu sebagai sumber pendapatan negara. Bagi banyak orang berbagai alasan permasalahan sudah menjadi hal yang sangat kompleks dan menimbulkan akumulasi emosional terhadap pengurusan sumber daya hutan. Berbagai dampak bencana lingkungan yang diakibatkan “salah urus” dalam mengelola hutan merupakan indikator saat ini sehingga sampai pada terminologi krisis kehutanan.

Gunung Terang Sentra Ternak

MENUJU GUNUNG TERANG SEBAGAI SENTRA TERNAK KAMBING 2009.
Oleh: Nurhayati (WATALA/Koordinator Program PEKON, Lampung Barat)

Sejak sekitar 6 tahun terakhir, warga masyarakat Pekon Gunung Terang, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat telah mengembangkan ternak kambing.  Meski diawali beberapa orang saja namun setelah dirasa manfaat yang diperoleh dari kegiatan beternak cukup besar; Sehingga perkembangan ternak terus menyebar yang dilakukan dengan berbagai cara; swadaya masyarakat, bantuan pemerintah daerah dan juga fasilitasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat.  Saat ini Pekon Gunung Terang yang memiliki 743KK (tersebar di 9 pemangku) telah memiliki ternak kambing sebanyak 1.263 ekor, dengan jenis yang beragam, mulai dari kambing kacang, rambon, texel, dan juga PE (Peranakan Etawa). Baca Selengkapnya... »

Hutan Bakau di Lampung Beralih Fungsi Jadi Tambak

Bandarlampung (ANTARA News) – Kawasan hutan bakau (mangrove) di sepanjang pesisir Provinsi Lampung dipastikan telah banyak beralih fungsi setelah ditebangi, terutama berubah menjadi kawasan pertambakan tradisional maupun modern, selain menjadi lahan pertanian dan permukiman warga.

Kondisi hutan bakau di Provinsi Lampung itu, menimbulkan kecemasan kalangan pencinta dan pemerhati lingkungan hidup, di Bandarlampung, Senin, sehingga berupaya bergiat dan mendorong agar dilakukan pemulihan, perlindungan dan pelestarian kawasan hutan bakau yang masih tersisa serta merehabilitasi mangrove yang telah rusak.

Direktur LSM Mitra Bentala Lampung, Herza Yulianto mengingatkan, keberadaan hutan bakau yang semakin terkikis di daerahnya itu, kalau dibiarkan saja akan menimbulkan ancaman bencana lingkungan dan dampak buruk bagi masyarakat sekitarnya.

Ancaman erosi dan abrasi pantai serta intrusi air laut (air asin) ke daratan serta minimnya perlindungan kawasan pantai, tambak maupun permukiman dan fasilitas umum dari bahaya gelombang pasang laut (tsunami) maupun bencana alam lainnya yang bersumberkan dari laut, akan semakin besar mengintai.

Kondisi lingkungan hidup kawasan pulau dan daratan pesisir yang bakaunya sudah habis pun tidak lagi mendukung kestabilan ekologis di dalamnya.

Keprihatinan serupa diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, Mukri Friatna, sehingga WALHI bersama sejumlah lembaga dan Pemda setempat akan berupaya berbarengan dengan warga pesisir untuk kembali peduli pada keberadaan dan kelestarian hutan bakau di daerahnya itu.

WALHI Lampung mengupayakan adanya kawasan rehabilitasi atau penanaman kembali hutan bakau di sepanjang pesisir pantai di Lampung, antara di Kabupaten Lampung Timur yang dinilai paling parah mengalami kerusakan kawasan mangrovenya.

“Tapi upaya itu tak akan berarti banyak kalau masyarakat setempat dan aparat pemerintah maupun jajaran pemda tidak ikut aktif mendukungnya,” kata Mukri pula.

Mantan Direktur Eksekutif LSM WATALA yang kini aktif di Heifer International di Lampung, Rama Zakaria, mengingatkan pula, program penyelamatan pesisir dan rehabilitasi hutan bakau itu harus dibarengi dengan upaya bersungguh-sungguh meningkatkan pemahaman akan kelestarian hutan bakau itu kepada masyarakat sekitarnya.

Karena itu, dia menyarankan agar program penyelamatan bakau itu diikuti dengan program peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dimaksud.

Heifer International di Lampung telah mencoba mendorong program terpadu penyelamatan bakau di pesisir sejumlah tempat di Lampung, dengan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui pola budidaya ternak kambing.

Kondisi hutan mangrove di Lampung itu, diantaranya di Pantai Timur yang semula memiliki seluas 20.000 ha, kini diperkirakan hanya tersisa tidak lebih dari 2.000 ha saja.

Begitu pula kondisi hutan bakau di pesisir wilayah Lampung lainnya, termasuk di pesisir pulau-pulau kecil tersebar di seluruh perairan Lampung, juga tidak luput dari ancaman.

Diperkirakan sekitar 90 persen areal hutan bakau yang rusak itu, telah beralih fungsi menjadi tambak, dan sebagian kecil lainnya telah berubah menjadi lahan pertanian dan permukiman warga setempat.

Studi ilmiah menyebutkan, kawasan hutan bakau itu antara lain berfungsi sebagai peredam gelombang laut dan angin badai, pelindung dari abrasi dan erosi serta intrusi air laut, penahan lumpur, serta perangkap sedimen.

Hutan bakau juga menjadi daerah asuhan (nursery grounds), tempat mencari makanan (feeding grounds), dan pemijahan (spawning grounds), selain sebagai pemasok larva bagi berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya.

Pengelolaan hutan mangrove juga dapat dimanfaatkan kayunya untuk konstruksi, kayu bakar, arang dan bahan baku kertas (pulp).(*)

 

sumber: Antara